Urbannews Health | Kebutuhan akan air merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, segi kebutuhan fisik manusia dimana tubuh kita terdiri dari ±60 persen air. Asupan cairan pun harus terpenuhi agar metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik, tidak terkecuali untuk menghindari dehidrasi. Kedua, dari segi kebutuhan aktivitas sehari-hari misalkan untuk memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya.
Lalu, bagaimana jika terjadi krisis air bersih? Baik digunakan membersihkan diri maupun dikonsumsi. Tentunya hal tersebut berdampak pada kesehatan manusia. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi, baik kuantitas juga kualitasnya. Inilah yang menjadi perkara besar, mengingat masalah air bersih di Indonesia khususnya diwilayah tertentu masih menjadi momok.
Walau penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Kemudian, kebijakan tersebut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.
Tapi, dalam prakteknya tetap tidak bisa memenuhi target memberikan akses air bersih ke seluruh masyarakat Indonesia seperti yang di undangkan. Pemerintah pun mengajak berbagai elemen masyarakat bersama-sama terlibat dalam mempelopori dan menggiatkan inisatif Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi (PAMDS atau WaterCredit).
Hal ini terungkap dalam dialog “Water For All : Empowering Community Through Water Credit Initiatives” di Ideafest 2019 pada Minggu 6 Oktober 2019. Inisiatif ini guna menjembatani antara akses air minum dan sanitasi dengan lembaga keuangan. Dengan menyediakan pinjaman terjangkau baik kepada rumah tangga, kelompok masyarakat, atau penyedia layanan air minum dan sanitasi yang sebelumnya tidak mendapatkan akses di sektor keuangan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa capaian akses air bersih yang layak di Indonesia saat ini mencapai 72,55 persen, sementara target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 100 persen. “Setiap elemen masyarakat sepatutnya mendukung rencana pemerintah untuk memberikan akses air bersih bagi 100% warga Indonesia,” ungkap Rachmad Hidayad, Chief Representatives Water.org, sebuah lembaga nirlaba yang aktif mendorong inisiatif PAMDS.
Dirinya menambahkan bahwa sejak dimulainya inisiatif ini di Indonesia pada 2014, beberapa lembaga keuangan telah membuat produk pembiayaan air minum dan sanitasi dan telah menyalurkan lebih dari 190.000 pinjaman dengan jumlah total sebesar Rp 542 miliar. Dengan pinjaman yang telah disalurkan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun koperasi, saat ini lebih dari 750,000 jiwa berhasil memiliki akses terhadap air dan sanitasi.
Skema pinjaman mikro PAMDS dapat lebih menjamin keberlanjutan program akses air bersih dan sanitasi dibandingkan bantuan langsung yang dapat terputus apabila donasinya dihentikan. Dengan skema mikro ini, penerima manfaat mendapatkan pemenuhan kebutuhan akses air dan sanitasi sekaligus memiliki tanggung jawab moral untuk membayar angsuran secara rutin dan memelihara fasilitas terbangun.
PAMDS juga membuka kesempatan kepada berbagai pihak baik itu pemerintah dan swasta untuk turut berkontribusi memberikan capaian akses air bersih dan sanitasi di Indonesia. Salah satu pihak swasta tersebut adalah Danone-AQUA yang bekerjasama dengan Water.org untuk memberikan dampak yang lebih besar melalui solusi keuangan berkelanjutan dengan memberdayakan Kelompok SPAMS (Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Pedesaan.
Program pelatihan pengelolaan usaha sehingga diharapkan berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Kerjasama ini telah berjalan sejak 2016 di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dengan melibatkan 3 lembaga keuangan yang telah menyalurkan pinjaman kepada 18 Kelompok SPAMS di 18 Desa. Menurut Karyanto Wibowo, Sustainable Development Director Danone-Indonesia, bahwa kolaborasi Danone-AQUA dengan Water.org bertujuan meningkatkan akses air bersih bagi warga di beberapa daerah yang aksesnya terbatas.
Kolaborasi ini sejalan dengan visi Danone “One Planet One Health”, di mana Danone percaya bahwa kesehatan lahir tidak hanya melalui makanan, minuman atau pun gaya hidup masyarakat, tetapi juga berasal dari lingkungan yang juga sehat. “Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus mendukung tercapainya target SGDs di 2030. Untuk itu penting bagi kami mendukung inovasi dan inisiatif yang baik untuk mencapai akses air bersih dan sanitasi yang baik melalui cara yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat,” jelas Karyanto.
Melalui PAMDS, daerah-daerah yang siap untuk solusi keuangan mikro dapat bermitra dengan lembaga keuangan yang dipilih dengan cermat untuk menyediakan pinjaman air dan sanitasi yang terjangkau bagi keluarga yang membutuhkan. Water.org mendukung mereka yang ingin terlibat dengan menyediakan sumber daya, pendidikan, koneksi dengan praktisi lain, dan bantuan teknis untuk memulainya. Peminjam menggunakan pinjaman kecil yang terjangkau ini untuk memasang keran atau toilet di rumah mereka dan mendapatkan akses ke sumber daya lokal yang dapat melakukan pekerjaan.
Saat ini, di Indonesia inisiatif PAMDS telah memiliki 3 bentuk turunan yang bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi yakni PAMDS Rumah Tangga (WaterCredit), PAMDS Pedesaan (WaterConnect–CBO/Community-Based Organization) dan PAMDS Perkotaan (WaterConnect-PDAM). Rachmad menambahkan bahwa lebih dari Rp 350 miliar telah disalurkan lembaga keuangan dengan tingkat pengembalian cukup tinggi yaitu sekitar 98%.
Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan Perumahan & Permukiman Bappenas, menuturkan, bahwa salah satu yang menjadi perhatian khusus pemerintah yakni pengadaan infrastruktur bidang air minum dan sanitasi, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah mendorong penyediaan infrastruktur dasar pemukiman. “Program PAMDS atau WaterCredit bagi MBR perlu di apresiasi. Kami berharap inisiatif ini dapat diangkat ketingkat Nasional sehingga dapat mempercepat pencapaian akses universal,” ujar Tri Dewi Virgiyanti.|Edo