by

Lima Tuntutan Para Pekerja Kreatif Terkait Revisi DNI Perfilman

-Movie-77 views

image

Jakarta, UrbannewsID.| Niat pemerintah merevisi daftar negatif investasi (DNI) pada sektor usaha perfilman dalam bidang produksi, distribusi, dan ekshibisi masuk dalam paket kebijakan ekonomi, mendapat dukungan dari para pekerja kreatif yang takait di industri perfilman.

Mereka melihat, niat tersebut sebagai langkah yang baik serta menjanjikan harapan dan peluang besar, bagi perkembangan perfilman di Indonesia. Terutama soal ketersediaan bioskop di daerah-daerah dan terangsangnya produksi film nasional yang berkualitas.

Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Manoj Punjabi, mengatakan:

Satu-satunya cara mendapat 20 juta penonton dari satu judul film nasional, adalah menambah jumlah layar bioskop di Indonesia. Karena, dengan 1117 layar saat ini, sangat tidak bisa memfasilitasi penonton potensial di tanah air. Minimal harus sekitar 3000-5000 layar. Untuk merealisasi semua ini, salah satu cara utamanya adala dengan membuka DNI,” ujarnya, saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (9/2/2016).

Sementara, Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Sheila Timothy yang ikut mendukung revisi DNI menegaskan, usulan pemerintah merevisi kebijakan tentang DNI akan memberikan kesempatan pada produser film Indonesia dan tenaga kerja kreatif Indonesia. Tidak hanya pada akses pembiayaan dan penambahan layar, tetapi juga peningkatan standar & kapasitas melalui transfer pengetahuan dan teknologi.

Pada prinsipnya, mereka sepakat dengan dicabutnya DNI di usaha bioskop, akan menempatkan para kreator film di Indonesia berada selevel dengan para kreator film dari mancanegara. Dengan cara ini pula, memungkinkan lebih banyak film dengan berbagai tema untuk dibuat, termasuk film-film bertema budaya lokal yang selama ini tidak mendapat modal. Sehingga pengusaha lokal dapat semakin berkembang.

Untuk itu, mereka yang tergabung dalam asosiasi profesi, yakni Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI), Indonesian Film Directors Club (IFDC), Rumah Aktor Indonesia (RAI), Indonesia Motion Picture and Audio Association (IMPAct), Penulis Indonesia untuk Layar Lebar (PILAR), Sinematografer Indonesia (SI), Indonesian Film Editors (INAFEd), Indonesian Production Designer (IPD), dan Asosiasi Casting Indonesia (ACI), menyampaikan 5 point utama tuntutannya, yakni:

1. Mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani revisi Peraturan Presiden tentang pembukaan DNI bidang usaha film sektor eksibisi, distribusi, produksi dan teknik.

2. Sebagai pelaku industri film, kami melihat revisi ini sebagai sebuah peluang besar untuk memajukan industri perfilman nasional. Revisi DNI dalam bidang usaha film bukan hanya akan memberikan akses permodalan dan penambahan layar, tetapi juga peningkatan standar dan kapasitas kompetensi pekerja film kreatif tanah air.

3. Meminta pemerintah melalui Kemendikbud dan BEKRAF untuk segera menyiapkan kebijakan-kebijakan pendukung agar pembukaan DNI ini menjadi efektif dan memberikan jaring pengaman bagi pengusaha lokal.

4. Mendesak pemerintah dalam hal ini Mendikbud untuk segera menetapkan tata edar film sesuai amanat Pasal (29) UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan membuat integrated box office system yang berlaku untuk film asing dan film nasional yang dapat diakses datanya secara harian berisikan data penonton, jumlah layar yang didapat dan jumlah jam tayang yang diterima setiap film.

5. Meminta eksibitor untuk lebih memberikan kesempatan kepada Film Indonesia. Mengingat Pasal 32 UU No 33 Tahun 2009 tentang Film yang menyatakan pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 bulan berturut-turut.

|Edo (Foto Istimewa)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed