by

Kedigdayaan Lembaga Sensor Film di Pertanyakan?

-Movie-48 views

image

Beberapa hari terakhir ini kehadiran Netflix, sebuah layanan streaming on-demand yang kini bisa diakses di Indonesia, menjadi perbincangan yang cukup hangat. Netflix adalah salah satu penyewaan film dan serial televisi secara daring yang pertama dan terbesar dengan memiliki koleksi kurang lebih 65.000 judul film. Netflix yang berpusat di Los Gatos, California ini, ibarat toko penyewaan DVD yang menawarkan film digital di dunia maya. Maka tidak heran, Netflix yang sudah tersebar di 130 negara telah memiliki lebih dari 20 juta pelanggan.

Bagi para penggemar film dan serial TV di Tanah Air, kehadiran Netflix tentunya cukup menggembirakan. Hanya dengan merogoh kocek minimal Rp 109 ribu rupaih perbulan, sudah dapat menikmati semua konten yang ada pada Netflix, atau tayangan kesukaannya di mana pun, kapan pun, dan melalui medium apa pun (red: smartphone, smartTV, tablet, PC, dan laptop). Kehadiran Netflix sendiri bukan satu-satunya yang baru menancapkan kukunya di Indonesia, layanan streaming serupa lainnya pun seperti Google Play Movies, iFlix, dan Amazon Prime sebenarnya sudah bisa di akses pula.

Maka jangan heran, transformasi percepatan teknologi kini masuk dalam ruang kehidupan yang memunculkan gaya hidup baru. Apalagi, perangkat yang ada hari ini memungkinkan quadruple play, atau konvergensi empat isi dan fitur yang dahulu terpisah: teks (koran), audio (radio), audio visual (televisi), dan smartphone (telepon genggam) semakin canggih ini, memungkinkan setiap orang bisa menonton video yang diunggah ke jaringan Internet kapan saja serta di mana saja dengan cepat, mudah dan bisa diakses secara mobile.

Persoalannya bukan kehadirannya, tapi soal konten atau layanan produk film-nya jika terdapat adegan-adegan yang mengandung unsur kekerasan hingga pornografi yang dapat dinikmati secara bebas oleh masyarakat. Apakah Netflix sudah melakukan sensor sendiri, jawabannya Tidak! Jika diperhatikan, sejauh ini masih terdapat ratusan atau mungkin ribuan konten pada saluran streaming tersebut yang memuat film berkategori dewasa tanpa adanya penyensoran terlebih dahulu. Jika demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki otoritas mengatur, menjaga dan mengawasinya?

image

Pertanyaan diatas inilah, menjadi perbincangan menarik dalam acara pertemuan untuk pertama kali sejak dilantik antara anggota Lembaga Sensor Film (LSF) dengan para wartawan yang tergabung di dalam Forum Pewarta Film seputar kehadiran situs penyewaan produk audio visual (Film) berbayar, Netflix di Indonesia, Senin (11/1), bertempat di Gedung Film, Jakarta. Dalam bicang-bicang tersebut, Ahmad Yani Basuki, Ketua LSF mengatakan, kehadiran media digital streaming seperti Netflix dan media-media serupa lainnya yang telah ada sebelumnya sebagai situs yang memiliki layanan streaming video, bagi LSF adalah sebuah keniscayaan.

Siapapun harus siap menghadapi kehadiran media semacam ini yang tentu akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Tapi, salah satu wujud komitmen pemerintah atau dalam hal ini LSF terhadap dunia perfilman. Khususnya, komitmen dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film dan juga komitmen untuk memajukan dunia perfilman Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing. Tentunya dalam hali ini terkait dengan kontennya, sesuai Undang-Undang nomor 33 Tahun 2009 mengamanatkan serta sebagaimana ditegaskan dalam pasal 57, bahwa : setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film.

Ahmad Yani Basuki menambahkan, terlepas dari itu semua, yang pasti LSF sudah memiliki landasan hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga independen yang diamanti sebagai garda budaya bangsa. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah, apakah flm atau iklan film yang ditayangkan melalui berbagai media, yang beredar di Indonesia sudah melalui proses sensor dan telah memilki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) atau belum. Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama.

Untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, sejatinya asas hukum yang paling tepat untuk mengatur persoalan peredaran film melalui streaming online ini adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Netflix merupakan hasil produk dari teknologi digital yang memanfaatkan internet dalam penggunaannya. Walau, layanan video streeming macam Netflix dan sejenisnya lainnya hanya sebagai media penyaluran (distribusi) bukan yang membuat konten. Namun, film dalam konteks ini adalah dokumen elektronik yang disebarluaskan melalui sistem elektronik.

Selain, berpedoman pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Pemerintah bisa juga melalui suatu konvensi internasional yang mengatur tentang cyber crime lewat jalur diplomatik secara bersama-sama menyepakati aturan penggunaan teknologi sesuai kultur yang ada di setiap negara. Disamping yang terpenting lainnya, pemerintah dalam hal ini LSF, didalam negeri sendiri mengajak kementerian terkait, masyarakat perfilman maupun masyarakat sebagai penonton untuk berkampanye membudayakan sensor mandiri.|Edo (Foto Istimewa)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed