by

Dialog Investasi Perfilman Yang Digagas Dikbud, Tanpa Perdebatan

-Movie-24 views

Kemendikbud_Dialog Investasi Perfilman 2

Jakarta, UrbannewsID. | “Lawan debat adalah teman berfikir”, tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dalam kata sambutannya saat membuka dialog perfilman dengan tema “Investasi Perfilman” yang digagas Kemendikbud melalui Pusbangfilm, Kamis (3/3) siang, di Plaza Insan Berprestasi-Kemendikbud, Jakarta.

Dialog membahas seputar masalah yang akan dihadapi dunia perfilman Indonesia pasca dicabutnya DNI. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan, kita ingin membangun ekosistem perfilman. Kita tidak mungkin membangun perfilman tanpa ekosistem yang baik. “Dialog ini tidak bicara lagi soal DNI, tetapi bagaimana langkah ke depannya,” kata Anies.

Acara yang berlangsung selama dua setengah jam yang dipandu oleh Dosen UI Ade Armando, seharusnya sangat menarik dari sisi tema untuk mendengarkan secara langsung reaksi para penggiat dan pelaku industri perfilman yang pro dan kontra, setelah pemerintah memutuskan mencabut ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi industri perfilman lewat Sidang Kabinet Paripurna tanggal 10 Februari 2016 lalu.

Tampil sebagai pembicara Sys NS (mewakili PPFI), Slamet Rahardjo (aktor), Sheila Timohty (APROFI), Djoni Syafruddin (GPBSI), Manoj Punjabi (produser MD Pictures), HB Naveen (produser Falcon Pictures), Oddy Mulya Hidayat (APFI), Rudy Anintio (Twenty One Grup), Anggota Komisi VII DPR Anang Hermansyah dan Dian Sugandhi (CGV Blitz).

Anang Hermansyah yang tampil sebagai pembicara pertama mengatakan, persoalan perfilman saat ini menghadapi dua persoalan besar, yakni persaingan untuk merebut penonton, dan persaingan untuk mendapat pekerjaan di kalangan pekerja film karena berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). “Sekarang ini sudah ada duapuluh lima ribu lebih pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Dan investasi yang masuk ke Indonesia itu bukan hanya berupa duit, tetapi juga ilmu pengetahuan,” kata anggota DPR yang dikenal sebagai musisi itu.

Anang melihat pembukaan DNI tidak perlu dikhawatirkan. Dia mencontohkan dunia musik, di mana pada tahun 90-an ada 5 lable besar dunia yang masuk ke Indonesia, sekarang hanya tinggal 2 karena kalah bersaing dengan musik Indonesia. “Kami di DPR akan terus bekerja untuk rakyat. Kami sedang merevisi undang-undang perfilman, dan akan membuat tujuh turunannya.”

Menurut Slamet Rahardjo, persoalan film bukan Cuma investasi, tetapi yang penting adalah kehendak dan keberpihakan. “Sekarang ini apa maunya Anies Baswedan? Bagaimana keberpihakannya kepada film nasional. Kalau tidak ada kemauan dan keberpihakan, berapa kali pun diganti (Kepala Pusbang Perfilman), akan tetap begini keadaannya,” kata Slamet.

Sys NS yang berbicara agak singkat dengan tegas mengatakan pemerintah memang tidak perduli dengan masalah perfilman. Sys hanya bertanya setelah investasi dibuka untuk asing, kita mau apa, dan apa untungnya kalau investasi masuk.

Ketua APROFI Sheila Timothy mengatakan dalam 5 tahun terakhir adalah peningkatan produksi film sebesar 64 persen. Tetapi terjadi penurunan jumlah penonton sebesar 32 persen. Menurut Sheila banyak hal yang membuat film Indonesia sepi penonton, antara lain karena film nasional kekurangan layar. Seluruh bioskop yang ada hanya menayangkan 22 persen film nasional; kualitas film nasional masih jelek karena kurangnya sekolah film, dan tidak ada data penonton – baik film Indonesia maupun impor – sehingga kita sulit memahami analisa pasar.

Bagi Manoj Punjabi, masuknya investasi asing untuk usaha perfilman di Indonesia sangat penting. Saat ini hanya ada 1117 layar bioskop di Indonesia. Untuk negara sebesar Indonesia paling tidak dibutuhkan antara 3.000 hingga 5.000 layar bioskop. Untuk membangun layar bioskop sebanyak itu, tidak ada jalan lain selain mengundang investor asing, karena dana yang dibutuhkan sangat besar.

“Dengan jumlah layar bioskop yang sedikit, penonton yang diperoleh pun kecil. Jangan kita puas hanya mendapat satu setengah juta penonton. Kalau perlu kita dapat duapuluh juta penonton. Dan itu bisa terjadi kalau bioskop bertambah. Selain itu aturan 60 persen untuk film nasional dan 40 persen untuk film asing harus dipertahankan,” kata Manoj.

HB Naveen dari Falcon Pictures mengatakan orang yang paling bahagia dengan dihapusnya DNI adalah dirinya. Tidak lama setelah itu ada dua investor asing menemuinya mengajak membuat film. Tetapi ketika ditanya siapa krunya dan bagaimana dengan post pronya, investor asing itu, menurut Naveen, sudah punya. “Nah setelah mereka bilang begitu saya bertanya, apakah saya butuh mereka?” ujar produser film Comic 8 Casino Kings ini.

Menurut Naveen, untuk membuat sekitar 100 judul fim setahun, paling tidak anggaran dibutuhkan paling tidak Rp.550 milyar rupiah. “Saya saja produser kecil punya dana kalau hanya limapuluh milyar. Pak Manoj mungkin bisa lebih besar lagi. Kalau begitu untuk apa investor asing? Kita sendiri bisa kok!”

Sekjen Asoasiasi Produser Film Indonesia (APFI) Oddy Mulya Hidayat menegaskan masuknya investasi asing ke Indonesia akan berbahaya karena pengusaha Indonesia masih lemah. Investor asing pasti akan mendikte orang Indonesia. Oddy setuju investor masuk tetapi hanya untuk usaha perbioskopan. Tetapi itu pun untuk membangun bioskop di daerah-daerah yang belum memiliki bioskop, karena itu akan membuka cakupan penonton baru.

Mengenai ketentuan 60:40 seperti yang diatur undang-undang pefilman, Oddy mengaku tidak setuju dipertahankan, karena itu akan merusak perfilman nasional itu sendiri. “Karena ada kuotanya yang besar, akhirnya film-film yang masuk ke bioskop pun sembarangan. Ada film komersial dan ada film untuk festival,” katanya.

Dian Sugandhi dari CGV Blitz setuju investasi untuk bioskop dibuka dan tidak perlu dibatasi. Karena berdasarkan pengalamannya, banyak daerah yang berpotensi memiliki penonton tetapi tidak ada bioskop.

Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djoni Syafruddin menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon investor bioskop, yakni kondisi perekonomian, ketertiban, keamanan dan budaya menonton. “Tidak mungkin kita ujug-ujug membuat film di wilayah Kalimantan yang sepi. Siapa yang mau nonton? Pastinya investor juga akan melihat daerah mana yang potensial mendapatkan penonton. Karena itu kita persiapkan dulu aturannya, baru buka untuk asing. Ini belum apa-apa sudah dibuka untuk asing!” tandas Djoni.

Menurut Direktur Operasional Twenty One Grup Rudy Anintio, bertambahnya layar bioskop ternyata membuat jumlah penonton menurun. “Kalau begitu untuk apa lagi ditambah? Apa pun keputusan yang dibuat, sebaiknya dibuat study lebih dulu dengan membandingkan praktek di negera lain,” ujar Rudy.

Meski pun tujuan dialog ini menurut Kemendikbud untuk memberi kesempatan kepada insan film untuk mengeluarkan pendapatnya di depan publik, banyak yang kurang puas dengan acara tersebut. Sekjen PPFI Zairin Zain menilai dialog berlangsung buruk, hanya membuang-buang waktu dan uang. “Seharusnya dibuat acara yang lebih serius. Bukan tontonan seperti ini. Ini benar-benar jelek,” kata Zairin.

Apa yang dikemukan Zairin Zain ada benarnya. Kata “Dialog” yang menjadi judul acara tersebut secara ensensi tidak ada sama sekali, tapi lebih pada mengemukakan pendapat masing-masing para pembicara. Tidak ada perdepatan argumentasi setiap paparan, kenapa begitu, kenapa begini? Yang mengikutkan para tamu undangan lainnya yang hadir.

Dialog jadi terasa garing dan menyita waktu, karena panelis yang banyak ini hanya sekedar ajang presentasi pendapatnya. Tidak ada dialog yang terbangun, tidak ada perdepatan yang mengerucut untuk jadikan kesepakat atau catatan bagi Pusbangfilm sebagai acuan kedapannya. Seperti yang dikemukakan Anies Baswedan diawal “Lawan debat adalah teman berfikir”.

Jika dialog bergaya roundtable macam ini akan menjadi agenda regular Pusbangfilm Kemendikbud untuk menyerap aspirasi para pelaku industri film, sebaiknya isu, gagasan, maupun paparan muncul dan atau dilempar oleh Pusbangfilm sendiri. Tinggal pemandu acara meminta para tamu undangan yang hadir pendapatnya dengan tetap menjaga ritme dialog tidak melebar dan fokus.|Edo (Foto HW)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed